Wacana penerapan instrumen fiskal lingkungan semakin mengemuka di Indonesia, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Inti dari pembahasan ini adalah Pajak Karbon, sebuah pungutan yang dikenakan atas emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Namun, implementasi Pajak Karbon memicu perdebatan sengit: apakah ini akan menjadi beban tambahan yang memberatkan industri atau justru merupakan langkah krusial dan mendesak untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari ancaman krisis iklim?

Pemerintah berencana menerapkan Pajak Karbon secara bertahap, dimulai dari sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. X/PMK.010/2025, tarif yang ditetapkan pada tahap awal adalah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e), yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Target utama dari kebijakan ini adalah memberikan insentif ekonomi agar perusahaan beralih ke teknologi yang lebih bersih. Dengan membuat emisi menjadi mahal, diharapkan korporasi didorong untuk berinvestasi dalam energi terbarukan atau mengadopsi teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyuarakan keberatan keras. Ketua Umum APINDO, Bapak Agus Salim, dalam dialog publik di Jakarta Convention Center pada 10 Maret 2026, memperingatkan bahwa penerapan Pajak Karbon secara terburu-buru dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Kenaikan biaya ini berpotensi menggerus daya saing produk Indonesia di pasar internasional, bahkan bisa memicu PHK massal jika industri tidak mampu menyerap biaya tambahan tersebut. Studi dampak yang dilakukan oleh Institute for Economic and Financial Analysis (IEFAS) pada akhir tahun 2025 memproyeksikan, kenaikan biaya operasional di sektor semen dan petrokimia bisa mencapai 5-8% pada tahun pertama implementasi.

Di sisi lain, aktivis lingkungan melihat kebijakan ini sebagai terobosan yang terlambat. Mereka berargumen bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut, jauh lebih besar daripada biaya penyesuaian industri. Dana yang terkumpul dari Pajak Karbon direncanakan untuk dialokasikan kembali ke program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merencanakan penggunaan dana tersebut untuk membiayai program reforestasi di wilayah Kalimantan Tengah dan pengembangan kawasan hutan lindung seluas 50.000 hektar pada periode 2027. Penerapan pajak ini, jika diikuti dengan mekanisme carbon trading yang transparan, dapat menjadi motor penggerak bagi green economy Indonesia, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi mengorbankan masa depan planet.