Kasus sengketa tanah di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada kinerja Polres Manggarai Barat yang diduga salah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Dugaan ini memicu polemik dan menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalitas serta kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menangani sengketa agraria yang sensitif.

Informasi mengenai dugaan kesalahan penetapan tersangka ini beredar luas di kalangan masyarakat Manggarai Barat dan menjadi perbincangan hangat. Pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan tersangka tersebut lantang menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Mereka mengklaim memiliki bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka bukanlah pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus tanah di Lembor ini.

Polres Manggarai Barat sendiri belum memberikan keterangan resmi yang detail terkait dugaan kesalahan penetapan tersangka ini. Namun, desakan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan kuasa hukum pihak yang merasa dirugikan, semakin kuat agar Polres Manggarai Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan kasus tanah di Lembor ini.

Kesalahan dalam menetapkan tersangka dalam sebuah kasus tanah dapat berakibat fatal. Selain mencoreng citra institusi kepolisian, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Lebih jauh lagi, kesalahan ini dapat memperpanjang sengketa tanah yang sudah berlangsung lama dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak atas tanah tersebut.

Lembor, sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi agraria yang signifikan di Manggarai Barat, seringkali diwarnai dengan berbagai permasalahan terkait kepemilikan tanah. Oleh karena itu, penanganan setiap kasus tanah di wilayah ini memerlukan kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalisme yang tinggi dari aparat penegak hukum, termasuk Polres Manggarai Barat.

Publik berharap agar Polres Manggarai Barat dapat bersikap transparan dan akuntabel dalam menanggapi dugaan kesalahan penetapan tersangka dalam kasus tanah di Lembor ini. Jika memang terbukti adanya kekeliruan, langkah-langkah korektif yang tegas harus segera diambil untuk memulihkan keadilan dan kepercayaan masyarakat. Proses hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran adalah kunci dalam menyelesaikan setiap sengketa agraria.