Dalam dekade terakhir, dunia menyaksikan peningkatan yang mengkhawatirkan pada intensitas dan frekuensi bencana alam, mulai dari badai yang lebih kuat hingga gelombang panas yang mematikan. Peningkatan ini tidak terlepas dari Dampak Perubahan Iklim global yang memicu ketidakseimbangan sistem atmosfer dan hidrosfer bumi. Kenaikan suhu permukaan laut dan udara mengarah pada peningkatan energi dalam sistem cuaca, yang pada gilirannya memperparah kejadian-kejadian ekstrem. Memahami hubungan kausal antara pemanasan global dan peningkatan bencana adalah langkah awal yang krusial untuk adaptasi dan mitigasi jangka panjang.

Salah satu Dampak Perubahan Iklim yang paling nyata adalah peningkatan curah hujan ekstrem dalam waktu singkat. Suhu udara yang lebih hangat mampu menampung lebih banyak uap air, yang dilepaskan dalam bentuk hujan lebat yang intens. Ini meningkatkan risiko banjir bandang di daerah aliran sungai dan banjir rob di kawasan pesisir. Sebagai contoh spesifik, data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya tren peningkatan curah hujan harian ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia sebesar rata-rata 5-10% dalam periode 20 tahun terakhir, yang berbanding lurus dengan peningkatan kejadian banjir. Peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi ini menuntut peninjauan ulang infrastruktur air, termasuk kapasitas drainase perkotaan.

Selain banjir, Dampak Perubahan Iklim juga memperpanjang dan memperparah musim kemarau, yang berujung pada bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Peningkatan suhu rata-rata memicu evaporasi yang lebih cepat, mengeringkan lahan gambut dan hutan tropis, menjadikannya sangat rentan terhadap api. Di beberapa daerah rawan karhutla di Sumatera dan Kalimantan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mencatat bahwa periode kemarau ekstrem pada tahun 2023 berlangsung hingga 180 hari, jauh di atas rata-rata normal. Situasi ini mengharuskan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) setempat untuk meningkatkan patroli pengawasan lahan secara rutin setiap hari Selasa, guna mencegah pembakaran lahan ilegal yang dapat memicu kebakaran masif.

Menghadapi Dampak Perubahan Iklim ini, diperlukan strategi adaptasi yang terintegrasi. Ini bukan hanya tentang respons darurat, tetapi juga perencanaan tata ruang yang memitigasi risiko. Pemerintah dan lembaga penelitian harus bekerja sama untuk menyediakan model prediksi cuaca jangka panjang yang lebih akurat untuk membantu sektor-sektor kunci seperti pertanian dan perikanan dalam beradaptasi. Laporan kajian risiko bencana yang diintegrasikan dengan proyeksi iklim telah diserahkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tanggal 7 Maret 2026. Upaya kolektif dan pendanaan yang memadai untuk adaptasi iklim menjadi keharusan, demi melindungi masyarakat dari risiko bencana yang semakin diperparah oleh perubahan iklim.