Seiring dengan semakin masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, perhatian publik kini mulai bergeser ke wilayah di sekitarnya. Melalui pantauan aktual di lapangan, isu mengenai kepemilikan Lahan Terbanyak di zona penyangga IKN menjadi topik yang sangat krusial dan sensitif bagi stabilitas ekonomi serta sosial. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah penguasaan tanah di area strategis ini dikuasai oleh pengembang besar, tokoh lokal, atau justru masih didominasi oleh negara dan masyarakat adat yang sudah menetap di sana selama puluhan tahun.

Berdasarkan data yang berkembang hingga pertengahan 2026, distribusi kepemilikan tanah di wilayah penyangga memang menunjukkan dinamika yang kompleks. Sebagian besar area dengan luasan Lahan Terbanyak terpantau dikelola oleh konsorsium perusahaan properti yang telah menyiapkan proyek kota satelit pendukung IKN. Namun, pemerintah juga secara tegas menetapkan zona-zona hijau dan hutan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan oleh pihak swasta mana pun. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya spekulasi harga tanah yang tidak terkendali yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Di sisi lain, terdapat pula tantangan mengenai sengketa batas wilayah dan hak ulayat. Beberapa individu atau kelompok masyarakat adat di Kalimantan Timur juga tercatat memiliki cakupan Lahan Terbanyak berdasarkan garis keturunan dan sejarah hunian. Pengakuan terhadap hak-hak mereka menjadi poin penting dalam narasi pembangunan yang inklusif. Pemerintah terus berupaya melakukan sinkronisasi data melalui program sertifikasi tanah digital guna memastikan siapa sebenarnya pemegang hak atas tanah yang sah, demi menghindari konflik di masa depan saat infrastruktur mulai menyentuh area-area pedalaman tersebut.

Kehadiran investor asing juga tidak bisa diabaikan dalam peta kepemilikan ini. Melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, beberapa lahan strategis dialokasikan untuk pembangunan pusat riset dan teknologi internasional. Namun, perlu dicatat bahwa kepemilikan Lahan Terbanyak oleh entitas asing tetap terikat pada regulasi ketat mengenai hak guna bangunan dan hak pakai, bukan hak milik permanen. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan tanah air sembari tetap membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi global di pusat pemerintahan baru tersebut.

Memahami struktur penguasaan tanah di penyangga IKN sangat penting bagi para pelaku usaha maupun masyarakat umum yang ingin berinvestasi di masa depan. Transparansi mengenai siapa yang memegang kendali atas Lahan Terbanyak akan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pembangunan jangka panjang. Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan pengelolaan lahan di sekitar Nusantara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat lokal, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok yang memiliki modal besar.