Upaya penegakan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di wilayah Sumatera Selatan terus menunjukkan perkembangan positif, terutama terkait tindak lanjut laporan manajerial di instansi kesehatan. Saat ini, tim ahli tengah melakukan audit BPKP Sumsel secara mendalam untuk menghitung secara spesifik potensi kerugian negara yang muncul dalam dugaan ketidaksesuaian administrasi di RSUD Kayuagung. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan sepenuhnya demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Proses audit yang sedang berjalan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai bentuk keterbukaan informasi dan upaya bersih-bersih birokrasi yang konstruktif di lingkungan rumah sakit milik daerah tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun pada hari Rabu, 11 Februari 2026, koordinasi antara penyidik kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel dengan pihak auditor telah memasuki tahap pemeriksaan dokumen fisik dan verifikasi lapangan. Petugas aparat kepolisian telah menyerahkan sejumlah berkas penting terkait pengadaan sarana dan prasarana medis tahun anggaran sebelumnya kepada tim audit BPKP Sumsel guna dilakukan sinkronisasi data. Kehadiran para ahli auditor ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan berbasis data akurat mengenai selisih anggaran yang menjadi fokus penyelidikan. Pihak manajemen RSUD Kayuagung sendiri bersikap kooperatif dengan menyediakan akses penuh terhadap data keuangan yang diperlukan, menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini secara profesional.

Di tempat terpisah, perwakilan dari instansi penegak hukum menjelaskan bahwa proses penghitungan kerugian negara ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Setiap detail transaksi, mulai dari proses tender hingga realisasi pengerjaan proyek di lapangan, diperiksa secara saksama oleh tim audit BPKP Sumsel. Pada Selasa kemarin, tim teknis sempat melakukan peninjauan langsung ke area pembangunan fasilitas gedung baru di RSUD Kayuagung untuk mencocokkan spesifikasi bangunan dengan laporan pertanggungjawaban yang ada. Kehadiran petugas kepolisian di lokasi tersebut bertujuan untuk memastikan jalannya pemeriksaan berlangsung aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas pelayanan medis bagi pasien yang sedang menjalani perawatan.

Penting untuk dipahami bahwa langkah audit ini bukanlah upaya untuk menghambat operasional rumah sakit, melainkan prosedur standar dalam menjaga akuntabilitas publik. Jika hasil audit BPKP Sumsel nanti menemukan adanya kerugian negara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengembalian kerugian tersebut atau memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.