Banjir berulang yang melanda wilayah Aceh Utara dan sekitarnya kini mendapatkan sorotan tajam dari para aktivis lingkungan nasional. Berdasarkan laporan investigasi terbaru, temuan WALHI: kerusakan hulu daerah aliran sungai menjadi faktor utama mengapa air sungai begitu cepat meluap meski hujan hanya turun dalam intensitas sedang. Degradasi hutan di bagian atas telah menghilangkan fungsi resapan air, sehingga tanah tidak lagi mampu menahan laju curah hujan yang turun dari pegunungan. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya vegetasi alami yang berganti menjadi lahan perkebunan monokultur secara ilegal, yang merusak struktur tanah dan memicu pendangkalan sungai di bagian hilir.

Dalam rilis datanya, temuan WALHI: kerusakan hulu tersebut mencakup pembukaan lahan secara masif yang diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tanpa izin lingkungan yang lengkap. Hal ini menyebabkan sungai Jambo Aye kehilangan kemampuan alaminya untuk mengalirkan air menuju laut secara stabil. Sedimentasi yang tinggi membuat dasar sungai naik setiap tahunnya, sehingga kapasitas tampung air menyusut drastis. Masyarakat di sekitar aliran sungai kini harus menanggung beban kerugian ekonomi setiap kali musim penghujan tiba, mulai dari rusaknya perabotan rumah tangga hingga hilangnya mata pencaharian akibat sawah yang terendam lumpur pekat.

Pihak aktivis menekankan bahwa temuan WALHI: kerusakan hulu ini harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Rekomendasi yang diajukan mencakup moratorium pembukaan lahan baru dan kewajiban bagi pemegang konsesi lahan untuk melakukan reboisasi di area yang sudah gundul. Jika pemerintah hanya fokus pada perbaikan tanggul di hilir tanpa menyentuh akar permasalahan di bagian hulu, maka banjir akan terus menjadi tamu rutin yang merugikan rakyat Aceh. Penegakan regulasi tata ruang wilayah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi demi keberlangsungan ekosistem dan keselamatan warga di masa depan.

Dampak dari temuan WALHI: kerusakan hulu DAS Jambo Aye juga berpengaruh pada kualitas air bersih bagi warga sekitar. Air sungai yang tercampur lumpur dan limbah perkebunan tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa pengolahan yang mahal. Selain itu, keanekaragaman hayati di sepanjang aliran sungai mulai terancam punah akibat habitat yang rusak dan polusi air yang meningkat. Pemerintah Aceh diharapkan segera membentuk satgas lintas sektor untuk melakukan audit lingkungan menyeluruh di sepanjang wilayah aliran sungai tersebut agar bencana ekologis ini tidak semakin meluas dan menjadi permanen.

Menutup laporannya, temuan WALHI: kerusakan hulu tersebut diharapkan menjadi pemantik bagi gerakan masyarakat sipil untuk lebih peduli terhadap kelestarian hutan Aceh. Edukasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga pohon di area lereng harus dilakukan secara konsisten agar mereka tidak ikut serta dalam aktivitas penebangan liar. Keberlanjutan hidup di bumi Serambi Mekkah sangat bergantung pada bagaimana cara manusia mengelola sumber daya alamnya hari ini. Dengan memulihkan kembali fungsi hutan di hulu, maka ancaman banjir bandang yang menghantui warga Aceh Utara dapat perlahan-lahan dikurangi secara alami dan permanen.